 |
Sitinjausumbar,- Tindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor: 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman gelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman.
Rakor yang diprakarsai Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) ini, dibuka secara resmi oleh Sekrtaris Daerah (Sekda) Rudy Repenaldi Rilis, bertempat di Aula Bapelitbangda di Kawasan IKK Padang Pariaman di Parit Malintang, pada Rabu (30/11).
Tampak ikut hadir, Kepala Bapelitbangda Azwarman, Kepala Disdukcapil Indra Utama, Kepala DPMTPD Hendri Satria, Kepala Dinsos P3A Sumarni, dan perwakilan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, serta Ketua Baznas Padang Pariaman Rahmat Tk Sulaiman.
Sekda Rudy Rilis yang sekaligus jadi pemateri dalam Rakor tersebut mengungkapkan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Padang Pariaman dalam lima tahun terakhir cendrung fluktuatif dan berada di atas rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Hal ini katanya, disebabkan karena efek covid 19 yang berimbas kepada dunia kerja, dimana masyarakat usia kerja banyak yang pulang kampung, karena tempat kerjanya tutup.”TPT sebesar 8.13 tahun 2020 dan meningkat menjadi 8.41 pada tahun 2021,” katanya mengungkapkan.
Kemudian Rudy menyampaikan beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Padang Pariaman. Diantaranya melalui program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, program penempatan tenaga kerja, dan program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM).
“Maka sangat perlu percepatan upaya intervensi dari OPD terkait, walaupun sebenarnya sedikit terlambat memulai. Saya berharap, ini menjadi komitmen dan perhatian bersama dalam melakukan intervensi melalui anggaran maupun kolaborasi antar OPD dan pihak terkait lainya,” ajak alumni STPDN angkatan IX ini.
Dan dihubungi terpisah Kepala Bapelitbangda Azwarman menyampaikan, Rakor yang digelar menghasilkan rekomendasi untuk pembentukan Tim Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman. Langkah berikutnya katanya, tim lah yang akan melakukan validasi data sesuai dengan data SP3KE, dan terakhir intervensi oleh seluruh OPD yang terlibat.
“Sesuai instruksi presiden, target 2024 kemiskinan ekstrem itu di Kabupaten Padang Pariaman 0%,” tegasnya saat ditemui di ruang kerjanya.
Dia menerangkan, Tim Pengentasan Kemiskinan telah dibentuk, dengan struktur yakni, Ketua Tim Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmang, wakilnya Sekda Rudy Rilis. Sekretaris Kepala Bapelitbangda Azwarman, wakilnya Kepala Disdukcapil Indra Utama dan anggota kepala perangkat daerah terkait.
“Selanjutnya tim akan bekerja menyusun program dan kegiatan di RKPD, memutakhirkan data, bahkan sampai menfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat,” tutupnya menguraikan. (Sesmi)