Digelar secara luring maupun daring, pencanangan tersebut turut disaksikan oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Arif Agus, Ketua DPRD Limapuluh Kota Deni Asra, Kapolres Limapuluh Kota AKBP. Ricardo Condrat Yusuf, Sekretaris Daerah Widya Putra, Wakapolres Payakumbuh Kompol Russirwan, Perwakilan Kejari Limapuluh Kota, para Asisten dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Limapuluh Kota.
Adapun, tiga unit kerja / OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota yang berkesempatan menjadi Pilot Project percontohan dalam pembangunan ZI menuju WBK-WBBM diantaranya, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), RSUD Achmad Darwis, dan Kecamatan Situjuah Limo Nagari.
"Pelaksanaan reformasi birokrasi yang terkandung dalam Perpres nomor 81 tahun 2010 menargetkan tercapainya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan kapabel, serta pelayanan publik yang prima," ungkap Bupati Safaruddin mengawali sambutannya. Kemudian dikatakannya, upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya, mulai menuai hasil positif, hal itu dibuktikan dengan raihan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) dari Kemenpan RB dengan nilai 88,88 serta nilai kepatuhan yang diberikan Ombudsman beberapa waktu lalu pada kategori Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik yang mencapai 81,73. Untuk itu, lanjut Bupati Safaruddin, dalam rangka mengakselerasi pencapaian hasil reformasi birokrasi harus dilaksanakan melalui pembangunan zona integritas.
Pada bagian lain sambutannya Bupati Safaruddin menjelaskan, ada lima langkah utama yang perlu diperhatikan dalam mempercepat pembangunan ZI, diantaranya, komitmen pimpinan, kemudahan dalam pelayanan, program yang menyentuh masyarakat, monitoring dan evaluasi, serta manajemen media. "Saya berharap dengan pencanangan ini semua OPD dapat memulai proses pembangunan ZI di lingkungan masing-masing, menumbuhkembangkan kesadaran pengawasan, sepenuh hati melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi dan keuangan, serta menindaklanjuti rekomendasi permasalahan laporan hasil pemeriksaan," jelasnya.
Sementara itu, Bupati Safaruddin berharap kepada tiga OPD yang ditunjuk sebagai Pilot Project dapat menularkan keberhasilannya kepada OPD lain dalam menerapkan tata kelola yang baik serta memberikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas.
Sementara itu Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Ahmad Hasmi dalam sambutannya mengapresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota dalam mencanangkan Zona Integritas di wilayahnya. Ia optimis, dengan pencanangan yang dilaksanakan hari ini, tren positif capaian kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi Pemkab Limapuluh Kota di tahun berikutnya akan terus meningkat. Namun, Ahmad Hasmi berpesan, agar pencanangan zona integritas oleh Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota tidak hanya sekedar formalitas semata, harus ada komitmen pimpinan, baik kepala daerah maupun kepala OPD untuk mengawal program reformasi birokrasi. "Pembangunan ZI harus mengarah pada WBK-WBBM sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," ucap Ahmad Hasmi.
Setelah penandatanganan ZI menuju WBK dan WBBM oleh Bupati Safaruddin, seluruh Kepala OPD Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota turut serta secara serempak membacakan ikrar dan menandatangani pakta integritas pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM. *(npb/btr)*