Payakumbuh, Sitinjausumbarnews.com--- Sebanyak 19 kabupaten/kota se-Sumatera Barat (Sumbar) mengikuti rapat evaluasi pengendalian pelaksanaan pembanguan kabupaten/kota Triwulan I di Aula Ngalau Indah, Balai Kota Payakumbuh (09/05/2023).
Gubernur Sumbar yang diwakili Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemrov. Sumbar Kuartini Defi Putri mengatakan kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan sinergitas pelaksanaan pembangunan antara kabupaten/kota dengan provinsi di Sumbar.
"Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pembangunan daerah yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran maka perlu didukung oleh tertib administrasi pembangunan yang baik," katanya.
"Selain itu, perlu dilakukan rapat evaluasi pengendalian pembangunan seperti kegiatan ini sehingga diharapkan dapat memaksimalkan capaian realisasi fisik dan keuangan daerah kabupaten/kota, yang telah dilakasnakan selama triwulan I," tambahnya.
Dia menyebut, berdasarkan informasi penyampaian laporan realisasi fisik dan keuangan daerah kabupaten/kota sampai dengan kondisi 4 Mei 2023, Capaian fisik sebesar 17,85 persen dan realisasi keuangan sebesar 10,47 persen.
"Kita harapkan agar capaian realisasi fisik dan keuangan daerah kabupaten/kota bisa mencapai atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan," ucapnya.
"Berdasarkan Kondisi capaian saat ini, Kita membutuhkan keterpaduan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota serta stakeholder dalam pengendalian pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional," tutupnya.
Sementara itu, Pj. Wali Kota Payakumbuh yang dalam hal ini diwakili oleh Plt. Sekretrais Daerah Kota Payakumbuh Dafrul Pasi memgucapkan terimakasih kepada Pemrov. Sumbar karena telah mempercayakan Payakumbuh sebagai tuan rumah rapat evaluasi pengendalian pelaksanaan pembanguan kabupaten/kota Triwulan I.
"Ini suatu kehormatan dan kebaggan bagi kami. Nanti sehabis kegiatan ini Bapak/Ibuk bisa berkeliling dan menikmati kuliner yang ada di Payakumbuh," ucapnya.
Lebih lanjut Dafrul menjelaskan, di Payakumbuh untuk pengendalian administrasi pembangunan dan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh satu bagian yaitu PBJ dan Dalbang.
"Bagian ini memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan di daerah. Sehingga dengan demikian langkah-langkah pembangunan dapat berjalan optimal sesuai dengan yang direncanakan," ujarnya.
Sekda juga menyampaikan untuk percepatan peningkatan penggunan produk dalam negeri (P3DN), saat ini di Payakumbuh sudah tersedia 22 etalase pada e-katalog lokal untuk berbelanja pengadaan barang/jasa.
"Saat ini sudah ada 12.008 produk tayang dengan 486 penyedia terdaftar. Dan selama 2023 ini transaksi pada e-katalog telah mencapai 19.268.612.413 rupiah," katanya.
"Untuk RKPD 2024 nanti dalam perencanaan Renja tahun 2024 ditargetkan 50 persen TKDN dalam pengadaan barang/jasa," pungkasnya. (npb/btr)