Dalam agenda penyampaian pendapat akhir, Bupati Dharmasraya sampaikan beberapa hal terkait Ranperda APBD Tahun Anggaran 2024 diantaranya APBD harus memberikan stimulus guna memulihkan ekonomi, meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah. Selain itu penyusunan APBD juga dilaksanakan dengan prinsip sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Per-UU, berpedoman kepada RKPD,KUA dan PPAS.
Pada tahun 2022 Kabupaten Dharmasraya berhasil memperoleh hasil pemeriksaan dari BPK dengan hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan diraihnya penghargaan WTP ke-8 pada tahun 2023, Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya Pariyanto,S.H berharap agar di tahun 2024 Kabupaten Dharmasraya kembali mendapatkan penghargaan WTP kembali. ( Akn/Hms)